Karawang –

Massa mahasiswa menggeruduk gedung DPRD Karawang. Mereka menyoroti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang Riri Reza Anshori mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PMII ini merupakan tindak lanjut terkait adanya indikasi penyelewengan anggaran dalam penyaluran program BPNT di Karawang. Pedemo meminta DPRD dan Kejari Karawang mengusutnya.

“Selama dua bulan kita mengawal BPNT di Karawang dan kemudian sempat diterima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyoroti dua hal. Yakni soal data penerima dan penyelenggara program. Lalu, kami menyampaikan fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak mendapat BPNT dan juga ada pemotongan,” tutur Riri, Rahu (3/11/2021).

Menurut dia, setelah hasil RDP itum pihak Dinsos Karawang berjanji akan memberikan informasi soal data bansos dan memverifikasinya. Namun, kata Riri, hingga dua minggu kemudian pihak Dinsos tidak memberikan kejelasan.

“Dalam RDP itu dihadiri juga oleh anggota dewan. Tidak ada ketegasan dari segi pengawasannya,” ujar Riri.

Pedemo membawa spanduk yang antara lain bertuliskan ‘Pemda Gawat Darurat’. Selain itu, lima pedemo yang berpenampilan petani dihadirkan dalam aksi tersebut.

Mereka diterima oleh Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar. Mahasiswa itu diarahkan masuk ke Gedung Paripurna DPRD untuk dengar pendapat.

Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar mengungkapkan pihaknya selaku legislatif akan menindaklanjuti tuntutan dari PMII terkait BPNT. “Kami berencana akan memanggil dinas terkait. Nanti akan dibahas dalam Bamus apakah dibuatkan panitia kerja ataupun dibuatkan aturan khusus untuk pengawasannya,” ucap Pendi.

(bbn/bbn)