Jakarta –

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menilai pandemi COVID-19 mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tak heran jika ada banyak agenda pembangunan di daerah yang tersendat.

“Oleh karena itu, Pemda harus menjemput bola. Aktif membangun komunikasi dengan para utusan kementerian terkait. Tugas kami saat ini sebagai senator hanya menjadi penghubung dan fasilitator. Selebihnya silahkan para Bupati dan walikota berinteraksi secara langsung dengan pihak kementerian,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Untuk itu, Mantan wakil Gubernur Bengkulu ini mendorong Pemerintah Daerah Bengkulu untuk memaksimalkan kunjungan utusan beberapa Kementerian terkait yang akan melakukan kunjungan kerja di Bengkulu pada tanggal 27-29 September nanti.

Rencananya, di tanggal tersebut Sultan akan akan mengunjungi Pulau Enggano yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas pembangunan Tol Palembang-Bengkulu. Ia juga akan didampingi oleh perwakilan dari 4 kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Ini adalah momentum yang harus dimaksimalkan oleh para Bupati dan Wali Kota dalam membangun hubungan kerja sama dan mempromosikan potensi daerah kepada kementerian terkait yang melakukan kunjungan kerja ke daerah,” tambah Sultan.

Selain ke Pulau Enggano, Mantan wakil Gubernur Bengkulu ini juga akan melakukan monitoring percepatan pembangunan proyek Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu. Hal ini sebagai tindak lanjut permohonan pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pihaknya agar pembangunan jalan tol ini dilanjutkan kembali oleh pemerintah. Diketahui proyek Tol Palembang-Bengkulu sempat terhenti akibat pengalihan anggaran kepada upaya pengendalian pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu ini mengusulkan agar pemerintah Bengkulu menyediakan sesi khusus untuk Pemda dan Kementerian dalam bentuk government match sebagai bentuk link and match antara kedua pihak dan sebagai ruang dialog intensif kepada para eksekutif pusat dan daerah. Hal ini menurutnya harus ada karena terdapat banyak potensi daerah yang harus dikembangkan pasca dibangunnya infrastruktur.

“Itu yang tak kalah penting bagi pemda setempat. Jika tidak ingin infrastrukturnya menjadi mubazir. Begitupun bagi kementerian, mereka harus membawa pulang gambaran peta potensi wilayah dan daerah sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam internal masing-masing kementerian,” pungkas Sultan.

(ega/ega)