Regulasi Keamanan Siber dan Perlindungan Ekonomi Digital

Jakarta

Digitalisasi dan transformasi digital yang digalakkan pemerintah di berbagai sektor, mulai dari UMKM, industri, hingga pemerintahan membawa dampak signifikan ke masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah merancang Peta Jalan Indonesia Digital 2021 – 2024 yang menyoroti 10 sektor sebagai fokus utama digitalisasi.

Sektor-sektor tersebut meliputi transportasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, real estate dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi pemerintahan. Google memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 mencapai USD 146 miliar, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.

Namun, di tengah percepatan digitalisasi ini, aspek keamanan siber sering terlupakan dan bukan menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan dan regulasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada 2022, dengan dominasi serangan berupa ransomware atau malware yang meminta tebusan. Statista memperkirakan kerugian global akibat kejahatan siber bisa mencapai USD 8,44 triliun atau sekitar Rp 129.643 triliun pada 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), langkah ini belum cukup mengingat semakin banyak aspek kehidupan yang bergantung pada digital dan AI. AI, yang di masa depan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi industri dan otomasi, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam melakukan serangan siber yang semakin canggih.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis dengan pendekatan regulasi yang lebih kuat untuk memberikan insentif pengembangan ekosistem industri keamanan siber nasional dan meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya investasi di keamanan siber.

Pengembangan ekosistem industri keamanan siber nasional menjadi krusial. Serangan siber dapat berasal dari individu, organisasi, kelompok kepentingan, bahkan negara lain. Jika kita tidak membangun ketahanan keamanan siber nasional, negara kita dapat dengan mudah dilumpuhkan secara digital, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Berikut ini beberapa langkah yang direkomendasikan.

Menetapkan Standar Keamanan Siber yang Jelas

Dalam era digitalisasi yang semakin masif, pengelolaan dan perlindungan data menjadi hal yang krusial. Standar keamanan siber yang jelas dan dapat diukur menjadi fondasi penting dalam melindungi integritas data dan sistem dari berbagai ancaman siber. Pengelolaan akses dan identitas, pengamanan jaringan, dan proteksi data, misalnya, menjadi tiga pilar yang harus diperkuat dengan implementasi seperti sistem autentikasi multi-faktor, enkripsi data, dan penggunaan firewall canggih untuk melindungi data dari akses ilegal dan serangan siber.

Manajemen risiko dan pemulihan bencana juga menjadi dua aspek vital yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi dan bisnis. Melakukan penilaian risiko keamanan secara berkala dan memiliki rencana respons insiden yang matang akan mempersiapkan organisasi dalam menghadapi insiden keamanan dan memastikan kelangsungan operasional bisnis. Sementara itu, pengembangan dan operasi aplikasi yang aman, seperti menerapkan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak yang aman dan melakukan pengujian keamanan aplikasi, akan mencegah kerentanan keamanan pada tingkat aplikasi.

Pendidikan dan kesadaran keamanan, monitoring dan respons insiden, audit dan kepatuhan, serta manajemen konfigurasi dan patch menjadi empat poin lainnya yang tak kalah pentingnya. Melalui pelatihan keamanan siber, implementasi sistem deteksi intrusi, audit keamanan berkala, dan manajemen patch yang terkontrol, organisasi dapat meminimalisasi risiko, mendeteksi ancaman dini, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi sistem dari kerentanan yang diketahui. Dengan demikian, standar keamanan siber yang komprehensif dan terintegrasi dapat terwujud, melindungi data, dan sistem di tengah ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.

Mendorong Pertumbuhan Industri Keamanan Siber Lokal

Pertumbuhan industri keamanan siber lokal memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam bentuk regulasi yang mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Insentif pajak, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta akses pasar yang lebih luas bagi produk dan solusi keamanan siber buatan lokal dapat menjadi beberapa bentuk dukungan konkret dari pemerintah. Insentif-insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban perusahaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memacu inovasi dalam industri keamanan siber di Indonesia.

Melihat ke praktik internasional, seperti yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga. Israel, misalnya, telah berhasil mengembangkan industri keamanan siber lokalnya melalui pendanaan penelitian, dukungan ekspansi pasar internasional, dan kolaborasi multi-sektor. Sementara itu, Amerika Serikat melalui program seperti Small Business Innovation Research (SBIR) dan Small Business Technology Transfer (STTR), aktif memberikan dukungan finansial kepada perusahaan kecil di bidang keamanan siber untuk penelitian dan pengembangan.

Di Indonesia, model serupa dapat diadaptasi dengan memberikan dukungan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk keamanan siber melalui kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademia. Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan keamanan siber lokal dengan sektor-sektor industri target, serta membantu promosi produk ke pasar internasional melalui partisipasi dalam event dan pameran berskala internasional.

Dengan penerapan regulasi dan dukungan yang tepat, industri keamanan siber lokal di Indonesia diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga bersaing di tingkat internasional. Keberhasilan ini nantinya akan berkontribusi pada ketahanan, dan kemandirian keamanan siber nasional di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Menegakkan Hukum dengan Tegas

Menegakkan hukum dalam dunia siber memerlukan penguatan lembaga dan regulasi yang tegas dan jelas. Pembentukan unit khusus atau lembaga yang berfokus pada penanganan kejahatan siber menjadi langkah awal penting, dilengkapi dengan regulasi yang eksplisit mengenai definisi, kategori, dan sanksi terkait kejahatan siber. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme efektif untuk melacak, mengidentifikasi, dan memberikan sanksi kepada pelaku, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika kejahatan di ruang siber yang terus berkembang.

Kerja sama antarlembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam menangani kejahatan siber yang sering kali melintasi batas yurisdiksi. Pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan harmonisasi regulasi perlu dioptimalkan untuk menanggulangi kejahatan siber yang bersifat transnasional. Sementara itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat melalui pelatihan dan pengembangan keahlian dalam forensik digital dan analisis data juga vital untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Infrastruktur teknologi yang memadai menjadi tulang punggung efektivitas penegakan hukum kejahatan siber. Pembangunan sistem database, peralatan forensik digital, dan teknologi pendukung lainnya harus terus ditingkatkan dan diadaptasi dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ruang siber nasional dan data pengguna.

Membangun Pasar yang Sehat

Regulasi yang memastikan persaingan pasar produk dan layanan keamanan siber yang sehat dan melindungi konsumen akan memperkuat ekosistem industri keamanan siber lokal. Konkretnya, regulasi yang memastikan persaingan pasar produk dan layanan keamanan siber yang sehat dapat mencakup beberapa aspek.

Pertama, pembentukan standar industri. Pemerintah bisa mengembangkan standar kualitas produk dan layanan keamanan siber yang harus dipenuhi oleh semua pemain industri. Ini akan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan di pasar memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dipercaya oleh konsumen.

Kedua, transparansi harga dan layanan. Regulasi dapat mengharuskan penyedia layanan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga dan ruang lingkup layanan mereka, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Selanjutnya, perlindungan data konsumen juga harus menjadi prioritas, dengan regulasi yang memastikan bahwa penyedia layanan keamanan siber melindungi data konsumen dengan standar keamanan yang tinggi. Program sertifikasi untuk produk dan layanan keamanan siber lokal juga bisa diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.

Dengan pendekatan regulasi yang terstruktur dan komprehensif, Indonesia tidak hanya akan mampu melindungi ruang digitalnya tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama di panggung keamanan siber global. Mari kita bangun benteng digital Nusantara yang kokoh melalui pengembangan ekosistem industri keamanan siber lokal yang berdaya saing. Langkah strategis di atas perlu kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait antara lain Kementerian Kominfo, BSSN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA), dan kementerian atau lembaga lainnya yang relevan.

Tuhu Nugraha Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN)

(mmu/mmu)

Terima kasih telah membaca artikel

Regulasi Keamanan Siber dan Perlindungan Ekonomi Digital