Jakarta –

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membawa-bawa urusan politik dalam rencana silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PSI Dedek Prayudi menilai Hasto gagal memahami esensi silaturahmi.

“Perbedaan pandangan itu soal biasa. Kenapa sampai menghalangi silaturahmi? Akibat pikiran dan hati yang dipenuhi kebencian, Pak Hasto gagal memahami esensi silaturahmi di hari yang fitri. Jangan nodai Idul Fitri dengan kebencian,” kata Dedek Prayudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/4/2024).

Dedek menambahkan Hasto seperti sedang menyebar provokasi agar rakyat berprasangka buruk kepada para pemimpin. Menurutnya, sikap tersebut justru memperkeruh suasana.

“Cara-cara Pak Hasto ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena selalu didorong nafsu memperkeruh keadaan,” lanjut Dedek.

Dedek menambahkan sudah tersedia mekanisme dan cara untuk menyelesaikan perbedaan pandangan secara beradab. Kalau pangkal masalah adalah penyelenggaraan Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang bekerja.

“Kita tunggu saja MK bekerja. Pada saat bersamaan, silaturahmi bisa tetap berjalan. Kalau silaturahmi dihambat, bisa jadi kita sedang mengawetkan kebencian dan dendam tak berkesudahan. Jika itu yang terjadi, bangsa Indonesia yang merugi,” ujar Dedek.

Sebelumnya, Hasto buka suara soal rencana silaturahmi Jokowi dan Megawati. Hasto mengatakan anak ranting bilang sebentar dulu.

“Ya sebenarnya lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim dan halal bihalal, tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting justru mengatakan sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Hasto juga menjelaskan sejauh ini PDIP masih fokus dengan sengketa hasil pemilu 2024. Dia pun masih menyinggung anggapan penyalahgunaan kekuasaan.

(eva/imk)