Jakarta –

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengapresiasi kenaikan sejumlah anggaran di kementerian sosial termasuk bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial. Menurutnya, kenaikan ini harus berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Apalagi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 mencapai Rp 493,5 triliun yang meliputi bantuan dan jaminan sosial.

“Kenaikan anggaran bansos harus dikelola dengan lebih professional, transparan dan akuntabel, seraya mengingatkan akan komitmen pemerintah dalam upayanya mempercepat penurunan kemiskinan,” jelas Syaifullah dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8/2023).

Pemerintah diminta fokus untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ini sesuai janji pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka kemiskinan tahun 2024 pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen. Kemudian juga menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

Syaifullah menyebut selama ini akurasi data penerima bansos masih rendah. Belum lagi adanya tumpang tindih target penerima sasaran, penyaluran lambat, kurang sosialisasi dan edukasi, serta kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas.

“Pentingnya dilakukan pemutakhiran data sektoral serta terintegrasi, data terpadu kesejahteraan sosial, juga pentingnya diperkuat komunikasi dan koordinasi sector terkait,” jelas Syaifullah

Ia juga merinnci usulan anggaran perlindungan sosial kini menjadi yang terbesar kedua setelah anggaran pendidikan di mana tumbuh sebesar 12,4% dibanding tahun lalu. Ia merinci program perlindungan sosial berupa PKH dan Kartu Sembako naik Rp 7,4 triliun menjadi Rp 81,2 triliun. Begitu juga PIP, KIP kuliah, PBI, JKN bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja PBPU BP kelas III dan bansos lainnya naik naik dari Rp 10,3 triliun menjadi Rp 82,3 triliun.

Syaifullah meminta pemerintah fokus pada percepatan penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ia mengingatkan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2024 pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen.

Kemudian juga menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. “Kenaikan anggaran ini harus berbanding lurus dengan pencapaian target-target tersebut,” jelasnya

(prf/ega)