Poin-poin Kesalahan Bupati Jember hingga Berujung Pemakzulan

Surabaya

Bupati Faida menjadi bupati pertama perempuan di Kabupaten Jember. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kabupaten yang dikenal dengan 1.000 bukit memiliki kepala daerah perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, wanita kelahiran Malang ini dimakzulkan 45 anggota DPRD Jember sidang paripurna penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Faida yang sebelumnya dikenal sebagai dokter ini disebut melakukan mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan. Akibatnya, berdampak luas bagi masyarakat karena berkaitan dengan pelayanan publik.

“Mutasi itu tak sesuai aturan. Dan itu dibuktikan dengan terbitnya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di surat itu jelas disebutkan bahwa mutasi itu cacat hukum. Bayangkan saja, 700 pejabat dimutasi tak prosedural,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kamis (23/7/2020).

Selain itu, Bupati Faida juga membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur. Susunan kelembagaan itu juga tak memiliki dasar hukum.

“Contoh di Dinas Peternakan, di situ ada Kasi Kambing. Dasar membuat Kasi Kambing ini apa…? Nggak ada aturan yang menjadi cantolannya. Kemudian di Dinas Perhubungan ada Kasi Haji. Padahal urusan haji bukan ranah pemerintah daerah,” terang Halim.

“Ada lagi mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dapat teguran dari Dirjendukcapil. Sebab mutasi di lembaga itu bukan ranah bupati,” sambung Halim.

Akibat dari mutasi yang tak prosedural itu, banyak pejabat yang terganjal kenaikan pangkatnya. Jember akhirnya tidak mendapat kuota penerimaan CPNS. Bahkan kemudian ada surat dari Kemendagri yang memerintahkan agar Bupati Faida mengembalikan posisi pejabat yang dimutasi.

“Carut marut tata kelola pemerintahan inilah kemudian yang membuat kita mengajukan hak bertanya atau hak interpelasi,” ujar Halim.

Terima kasih telah membaca artikel

Poin-poin Kesalahan Bupati Jember hingga Berujung Pemakzulan