Perubahan Perda di Jatim Untuk Tertib Protokol Kesehatan Segera Disahkan

Surabaya

Inisiatif DPRD Jawa Timur melakukan perubahan Perda Nomer 1 Tahun 2019 tentang keamanan ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Timur memasuki fase penyelarasan akhir.

Di fase ini, DPRD Jatim mencari masukkan dan pendalaman pada pasal-pasal yang akan ditetapkan pada Perda perubahan dengan menyesuaikan pada kondisi pandemi COVID-19 ini.

“Saat ini memasuki fase penyelarasan akhir. Beberapa waktu lalu pandangan setiap fraksi dan pandangan eksekutif sudah dibacakan,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak di Gedung DPRD Jatim, Jumat (24/7/2020).

Sahat menyampaikan bahwa rencananya, pada 29 Juli mendatang, revisi Perda ini sudah bisa selesai dan ditetapkan. Dalam rencana perubahan Perda tersebut, Sahat menjelaskan masyarakat tidak perlu salah sangka dengan munculnya Perda ini. Sebab, secara tujuan aturan ini akan membuat suasana di masa pendemi COVID-19 lebih tertib sesuai protokol kesehatan.

“Memang ada masyarakat dan politisi yang kemudian khawatir kebebasan terbatasi tidak bisa kerja, terkekang. Tidak bisa lagi melakukan kegiatan ekonomi. Bukan itu tujuannya. Perda ini justru untuk melindungi masyarakat yang sedang bekerja saat ini untuk menegakkan protokol kesehatan, konsisten menjaga keberadaan diri kita maupun masyarakat yang lain,” jelasnya.

Sahat menegaskan betapa pentingnya Perda tersebut. Menurutnya, Forkopimda Jatim sangat mendukung dan mengapresiasi pembahasan perda ini. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya yang mengeluhkan tentang payung hukum untuk aparat saat masa PSBB telah selesai.

“Hal itu sebagai bentuk ikut merasakan kekhawatiran bagaimana menggalakkan kedisiplinan masyarakat kembali dengan menegakkan peraturan peraturan terkait COVID-19. Kejati Jatim juga ikut merespons positif karena ini masuk Tipiring, dan ikut mengimbau Kejari di 38 kab/kota turut menyosialisasikan Perda ini,” ujarnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa perda perubahan ini merupakan inisiatif DPRD Jatim yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi perbup dan juga perwali dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) dan perlindungan masyarakat. Termasuk dalam kaitannya saat ini dimana Jawa Timur tengah menghadapi masa pandemi COVID-19.

“Prinsipnya bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat itu harus semua bersama-sama dalam satu nafas dan gerakan. Ada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, ada tim di pemda yaitu Satpol PP,” kata Khofifah.

Dalam hal untuk membangun ketertiban, ketentraman umum dan pelindungan masyarakat, maka, lanjut Khofifah, harus ada satu sinergi langkah dan satu kesatuan dengan elemen masyarakat luas serta dukungan TNI dan Polri. Sesuai amanah undang-undang, TNI dan Polri juga memiliki tugas yang sama untuk menjaga ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat dan keamanan masyarakat.

“Di perubahan Perda No 1 Tahun 2019 sudah ada aturan yang mengatur kaitannya ketertiban, ketentraman, kemudian juga terkait keramaian di tempat umum, tambang, lingkungan hidup dan sebagainya yang mengatur banyak hal. Nah di perubahan kali ini ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat,” jelas Khofifah.

“Kemudian ada penegakan hukum yang di dalamnya ada pendisiplinan. Maka butuh tim pendisiplinan, yang terdiri dari berbagai elemen. Oleh sebab itu, Akademisi penting untuk dilibatkan dalam rangka mengajak masyarakat agar dispilin, lalu tokoh agama, tokoh pemuda, itu juga penting untuk menjadi satu kesatuan dari tim menegakkan kedisiplinan. Terutama disiplin menegakkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(iwd/iwd)

Terima kasih telah membaca artikel

Perubahan Perda di Jatim Untuk Tertib Protokol Kesehatan Segera Disahkan