Jakarta –

Pemerintah masih tetap fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tengah pandemi COVID-19. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyoroti rokok menjadi salah satu penghambat pembangunan SDM.

“Salah satu yang bisa menjadi penghambat di dalam setiap siklus pembangunan manusia itu adalah rokok,” ujar Muhadjir dalam siaran pers dari Kemenko PMK, Sabtu (24/10/2020).

Hal ini disampaikan Muhadjir saat menjadi narasumber dialog bertema Mewujudkan Anak dan Remaja Unggul Melalui Pengendalian Konsumsi Rokok yang Kuat dan Berdampak yang diadakan Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI secara daring, Jumat (23/10) malam.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8% dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Sontak, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pria dewasa perokok tertinggi ketiga di dunia di bawah Cina dan India.

Muhadjir menyebut rokok bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan pembangunan SDM. Rokok dinilai sebagai ranjau yang menjadikan pembangunan kualitas manusia Indonesia terganggu.

“Rokok juga berpengaruh terhadap perilaku manusia menjadi tidak berkeadilan serta tidak mendukung pemajuan kebudayaan bangsa. Itulah mengapa secara umum, masalah rokok menjadi perhatian dan komitmen Kemenko PMK,” kata Muhadjir.

Polemik rokok juga terjadi lantaran dinilai sebagai salah satu penghasil devisa tertinggi bagi negara. Padahal jumlah kerugian yang disebabkan oleh penyakit akibat rokok nilainya jauh lebih besar ketimbang pemasukan yang dihasilkan negara dari rokok.

Kematian dini dan morbiditas akibat merokok telah menjadi beban signifikan pada sistem kesehatan nasional dengan menghabiskan biaya kesehatan diperkirakan 1,2 miliar USD atau Rp17,46 triliun per tahun.

Rokok juga diperkirakan dapat membunuh sekitar 226 ribu jiwa atau 14,7% dari total kematian orang Indonesia setiap tahun.

“Masalah rokok ini harus ditangani secara intensif, termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan angka prevalensi rokok serta meminimalisir dampaknya di segala aspek yang dapat mengganggu pembangunan kualitas SDM Indonesia,” ujar Muhadjir.

(dkp/idh)