Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tengah mempertimbangkan jalur pengadaan vaksin COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai negara. Jika rencana ini dijalankan, nantinya pemerintah akan menyerahkan pengadaan vaksinasi ini pada pihak swasta.

“Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

“Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan,” ujarnya.

Tepatkah jika swasta dilibatkan dalam pengadaan vaksin COVID-19? Juru bicara Vaksin Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Dr dr Iris Rengganis, SpPD-KAI, mengomentari wacana tersebut.

“Sebenarnya kalau ada kerjasama antara dengan swasta dengan negeri, saya yakin itu bisa tercapai. Jadi tiap swasta sudah menyadari, dan saya lihat sudah banyak perusahaan swasta yang siap untuk membeli untuk karyawannya. Jadi itu suatu hal yang positif,” jelas Prof Iris dalam diskusi daring melalui kanal YouTube BNPB, Jumat (15/1/2021).

Prof Iris menilai akan lebih baik jika vaksinasi mandiri ini bisa dilakukan oleh perusahaan swasta dan rumah sakit swasta dengan biaya pribadi.

“Jadi kalau itu bisa dijalankan oleh semua kantor swasta, atau RS swasta yang tidak ditanggung pemerintah, yang bisa membayar itu akan lebih baik atau dikelola oleh yang swasta,” jelasnya.

Namun, Prof Iris menegaskan bukan berarti vaksin yang gratis yang saat ini diberikan pada tenaga kesehatan tidak bagus daripada yang bayar. Semuanya sama, asalkan vaksin tersebut telah terbukti aman, halal, dan efektivitasnya baik.