Medan –

Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku tak akan malu menelepon menteri untuk keperluan masyarakat Medan jika menang Pilkada 2020. Kubu Akhyar Nasution pun mencibir pernyataan Bobby itu.

Sekretaris Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Wasis Wiseso Pamungkas, awalnya bicara keheranannya soal pernyataan Bobby. Menurutnya, masalah anggaran ataupun program pemerintah memiliki aturan sendiri hingga tak bisa semena-mena meski dekat dengan menteri.

“Ya kalau masalah nelepon menteri kenapa mesti kita malu juga? Kan ini negara birokrasi, negara yang ada tata aturan semuanya. Dalam komunikasi masalah anggaran segala macam kan itu nggak bisa semena-mena seperti itu. Nggak bisa karena beliau adalah notabenenya mantu Presiden terus bisa langsung nelepon menteri,” ujar Wasis, Kamis (1/10/2020).

Dia menyebut kalau hanya mengandalkan kemampuan untuk menelepon menteri agar program dari pusat bisa ditambah di Medan, maka tak perlu ada Pilkada. Menurutnya, lebih baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung berkantor di Medan.

“Negara inikan punya aturan, negara hukum punya aturan. Kalau misalkan mengandalkan hal itu ya nggak usah Pilkada lah. Nggak usah ada Pilkada, nggak usah ada pemilihan Wali Kota. Langsung aja Pak Jokowi berkantor di sini,” tuturnya.

Dia mengatakan semua hal di Indonesia punya aturan, termasuk untuk menambah kuota dari program keluarga harapan (PKH) seperti yang disampaikan Bobby. Wasis menilai program pemerintah tak bisa ditambah hanya gara-gara ada koneksi ke menteri.

“Konteksnya adalah bahwa negara ini negara hukum plus negara yang secara birokrasi pun ada tata aturannya ada UU, tidak bisa karena punya koneksi ke menteri apa segala macam. Kita juga punya koneksi ke menteri, apa rupanya kalau kita terpilih menteri-menteri nggak mau bantu gitu? Salah lah kalau pola pikirnya begitu,” ucapnya.