Kisruh Program Organisasi Penggerak Mendikbud Nadiem Makin Gaduh

Jakarta

Program organisasi penggerak yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berakhir menjadi polemik. Kisruh program tersebut pun menimbulkan kegaduhan.

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Program Organisasi Penggerak (POP) adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020.

Menurut Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak tersebut adalah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan ormas sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud itu sendiri seperti dijelaskan pihak Komisi X DPR RI ternyata memakan biaya APBN senilai Rp 595 miliar. Belakangan program penggerak ini menimbulkan polemik.

Sejumlah organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, PBNU, hingga PGRI pun akhirnya mundur dari program tersebut. Pihak Muhammadiyah menyampaikan penyebabnya terkait kriteria pemilihan yang tidak membedakan antara lembaga CSR dan ormas.

“Setelah kami mengikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut, dengan pertimbangan,” ucap Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno dalam keterangannya, Selasa (22/7/2020).

“Muhammadiyah memiliki 30 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020,” ucapnya.

Muhammadiyah menilai ada masalah penilaian lembaga-lembaga yang lolos dalam evaluasi proposal. Salah satunya menyamakan organisasi kemasyarakatan dengan CSR.

“Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar Kasiyarno.

Terima kasih telah membaca artikel

Kisruh Program Organisasi Penggerak Mendikbud Nadiem Makin Gaduh