Surabaya –

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur melaporkan Wali Kota Tri Rismaharini ke Bawaslu terkait netralitasnya dalam Pilwali Surabaya. PDIP menilai laporan KIPP tersebut tidak beralasan.

“Ya menurut kami KIPP harus melihat persoalan ini dengan jernih. Dan seimbang dalam persepsi. Menurut kami tidak cukup beralasan,” tutur Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono kepada detikcom, Kamis (1/10/2020).

Adi kemudian menyinggung soal laporan terkait pemakaian Taman Harmoni dan pemasangan gambar di Alat Peraga Kampanye. Menurutnya hal itu tidak ada pelanggaran.

“Pemakaian Taman Harmoni itu ketika Eri Cahyadi dan Armuji belum didaftarkan ke KPU. Kemudian hajatan itu adalah kegiatan parpol. Saya kira kalau ada parpol yang sebelum masa kampanye menggunakan taman itu juga gak apa-apa. Tapi kalau setelah masa kampanye ya tentu tidak boleh,” jelasnya.

“Lalu soal pemakaian gambar. Itu dilakukan dalam konteks alat peraga kampanye dan Bu Risma dalam posisi sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kebudayaan. Itu sudah kami celar-kan dengan Bawaslu,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya itu.

Menurut Adi, selama ini, Risma selalu on the track baik sebagai wali kota maupun selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan. Untuk itu, ia menegaskan bahwa harus bisa membedakan posisi wali kota perempuan pertama Surabaya itu.

“Sebagai wali kota kami melihat Bu Risma masih dalam kebijakan-kebijakan on the track. Yang menjalankan pemerintahan itu dengan tata kelola yang baik dan benar. Tidak menggunakan untuk kepentingan kampanye,” terang Adi.

“Tapi sebagai ketua DPP bidang kebudayaan di luar urusan pemerintahan wajar dong Bu Risma memaksimalkan jaringan organisasi dan kinerja kepartaian untuk memenangkan Eri-Armuji yang direkomendasi DPP PDIP,” tambahnya.

“Jadi harus dibedain Bu Risma sebagai wali kota terikat oleh tata kelola tata pemerintahan yang baik dan benar. Dan saat ini fokus penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, meneruskan pembangunan Surabaya dan memikirkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Dikatakan Adi, meski berpeluang menjadi juru kampanye Eri Armuji di Pilwali Surabaya, namun hal itu masih menjadi pertimbangan. Sebab, karena saat ini Risma sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Beliau juga akan mengajukan izin. Itu pun sampai sekarang masih dipertimbangkan apakah Bu Risma akan kampanye atau tidak. Karena beliau fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Memimpin pemerintahan dan pemulihan ekonomi Surabaya. Itu dahulu prioritas yang dikerjakan oleh Bu Risma,” tandas Adi.

(iwd/iwd)