Jakarta –

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya protokol yang ketat pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia pertengahan Januari 2021 nanti. Dua hal tersebut dinilai harus berjalan beriringan dalam penanganan pandemi.

“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Lebih lanjut, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menjelaskan protokol kesehatan akan tetap berlaku bagi masyarakat meski vaksinasi sudah dijalankan. Sebab, program vaksinasi akan berjalan selama 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia dan memerlukan waktu untuk dapat efektif memberikan imun.

Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Gaya hidup patuh protokol kesehatan diharap dapat terus menjadi rujukan selama pandemi berlangsung.

Penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah akan kembali didorong pemerintah melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi. Airlangga menilai, vaksinasi yang tidak diimbangi kedisiplinan akan menjadi mubazir.

“Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena COVID-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” tegas Airlangga.

Pada Desember 2020, terjadi lonjakan kasus aktif yang signifikan di Indonesia. Per 3 Januari, jumlah kasus aktif COVID-19 telah mencapai 110.679 kasus yang menandakan sinyal bahaya dari pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus, Pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi tempat tidur di rumah sakit seluruh Indonesia. Ini dilakukan untuk dapat menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.

“Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan COVID-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” ungkap Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah turut memfokuskan penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan dalam upaya mengantisipasi lonjakan kasus. Penambahan nakes terutama dilakukan pada jumlah perawat.

“Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan COVID-19, terutama di fasilitas kesehatan non rujukan. Penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran juga perlu untuk terus diperhatikan.

(mul/ega)