Rencana Gaji PNS Muslim Akan Dipotong Zakat, Ini Alasannya

IDRTimes.com, Jakarta – Wacana mengenai rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat sebesar 2,5% sedang menjadi bahan perbincangan. Pasalnya ada berbagai pendapat yang dilontarkan terkait rencana tersebut. Ada yang setuju dengan aturan yang sedang dikaji tersebut, namun ada juga sebagian besar orang yang berpendapat sebaliknya. Lalu sebenarnya apa alasan di balik pemerintah yang berencana memotong gaji untuk zakat bagi aparatur sipil Negara yang beragama Muslim?

Alasan di balik rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat

Baru-baru ini Kementrian Agama (Kemenag) mengumumkan rencana pemerintah yang akan memotong gaji PNS Muslim sebesar 2,5% yang nantinya akan digunakan untuk zakat. Alasan pemotongan tersebut disampaikan oleh M Fuad Nasar sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag.

Rupanya dari penjelasan yang diberikan, pemerintah sengaja mengkaji rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat agar bisa memfasilitasi masyarakat dalam hal ini khususnya adalah para PNS yang beragama Muslim untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat.

“Pada prinsipnya negara memfasilitasi penunaian kewajiban zakat 2,5% atas nilai penghasilan tetap yang diterima setiap bulan,” kata Fuad pada hari Rabu (7/2/2018).



Selain itu, Fuad juga menambahkan bahwa rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat ini bersifat tidak wajib. Aturan tersebut nantinya akan digunakan untuk mempermudah abdi Negara dalam hal ini PNS yang gaji serta tunjangannya telah mencapai batas minimal (nishab).

“Negara tidak mewajibkan, melainkan memfasilitasi sarana pembayaran zakat yang lebih mudah, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” tambah dia.

Fuad melanjutkan bahwa nantinya PNS yang gajinya bersedia dipotong langsung untuk zakat, maka hal tersebut akan dilakukan setiap bulannya. Para PNS Muslim juga tidak diwajibkan mengikuti aturan ini.

Rencana gaji PNS Muslim akan dipotong sebesar 2,5% masih menjadi wacana dan dalam tahap pematangan draft. Jika nanti disetujui, maka rencana tersebut nanti akan dikeluarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat, setuju atau tidak?

Rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat sebesar 2,5% sedang menjadi wacana pemerintah dan masyarakat. Aturan ini nantinya akan diberlakukan khusus kepada para aparatur Negara yang beragama Muslim. Alasannya demi memfasilitasi kewajiban membayar pajak bagi para PNS tersebut.

Kementrian Agama juga saat ini tengah menyusun draft peraturan pemotongan gaji untuk zakat. Jika diterima dan sudah matang, maka peraturan yang ada akan tertuang ke dalam Perpres. Aturan ini tidak akan bersifat wajib, jadi PNS berhak untuk menolak pemotongan gaji. Dan pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi apapun kepada para PNS yang gajinya tidak mau dipotong menurut fasilitas pembayaran untuk zakat ini. Bisa jadi nantinya memang akan ada aparatur Negara yang merasa keberatan

“Pernyataan keberatan itu kan alasannya mungkin karena gaji yang diterimanya belum mencapai nishab (batas minimal wajib zakat) atau sebagian besar dipotong cicilan pinjaman bank,” kata Fuad.

Mengenai pengelolaan zakat yang diterima lewat pemotongan gaji PNS ini, nantinya pemerintah akan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk melakukannya. Lalu zakat tersebut nantinya akan dihimpun oleh masing-masing Kementerian atau Lembaga, BUMN, serta BUMD.

Jika rencana ini berhasil dijalankan, maka potensi jumlah zakat yang akan terkumpul akan cukup besar. Bahkan Baznas juga pernah menerbitkan data yang menunjukkan potensi zakat dapat mencapai 270 triliun rupiah. Zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dan yang berhak untuk menerima. Bentuk penyaluran kepada masyarakat tersebut akan bersifat produktif dan konsumtif.

Selain itu, dana zakat yang terkumpul juga akan disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial. Contohnya seperti bantuan kepada para korban bencana alam, maupun diberikan sebagai modal usaha kepada para penerima zakat. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, apakah Anda setuju dengan diberlakukannya sistem gaji PNS Muslim akan dipotong zakat sebesar 2,5% ini?

Potensi jumlah zakat yang didapat dari gaji PNS lewat pemotongan sebesar 2,5% bisa mencapai 10 triliun per tahunnya

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, potensi jumlah zakat yang dapat terkumpul lewat rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat sebesar 2,5% ini bisa mencapai 10 triliun rupiah per tahunnya.

“Potensinya kita masih terus menghitung tapi setidak-tidaknya kita optimis kalau ASN ini secara seluruhnya punya kesadaran ASN dalam konteks muslim ya, punya kesadaran yang tinggi setidak tidaknya Rp 10 triliun per tahun,” ucap Lukman.

Selain menjelaskan soal potensi zakat yang bisa dikumpulkan, Lukman juga mengatakan bahwa wacana soal pemotongan gaji untuk zakat ini berlaku untuk aparatur Negara Muslim dan sifatnya juga tidak mengikat. Lalu PNS muslim yang jumlah gajinya belum mencapai Nishab juga tidak diharuskan mengikuti aturan tersebut.

Baca juga: Guru Tewas Dianiaya Murid SMAN 1 Sampang, Jawa Timur

Zakat yang akan dikumpulkan digunakan untuk apa?

Gaji PNS Muslim akan dipotong zakat menurut wacana yang disampaikan oleh Kementrian Agama. Alasannya demi memfasilitasi para aparatur Negara dalam kewajibannya membayar zakat, meski aturan ini sendiri nantinya tidak akan bersifat wajib. Jadi PNS boleh menolak gaji mereka dipotong.

Lalu jika rencana ini memang benar akan segera diberlakukan, dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk apa?

Menurut Lukman Hakim sebagai Menteri Agama, hasil zakat nanti akan disalurkan ke berbagai macam sektor demi pengentasan kemiskinan. Zakat yang rencananya akan dikelola oleh Baznas akan dipakai untuk kepentingan bersama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Bisa digunakan untuk dunia pendidikan, pondok pesantren, sekolah, untuk memberikan beasiswa, sosial, rumah sakit kesehatan dan lain sebagainya termasuk untuk mereka yang mengalami musibah alam yang memerlukan dana terkait dengan dampak alam,” jelas Lukman.

Menag: Tak Ada Agenda Politik dalam Wacana Pemotongan Gaji PNS Muslim

Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pengelolaan zakat nantinya akan diserahkan ke Baznas menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lukman Hakim juga membantah bahwa yang akan mengelola zakat nantinya adalah pemerintah sendiri. Dia juga menambahkan bahwa wacana zakat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan agenda politik. Perlu Anda ketahui bahwa 2 tahun ini akan ada tahun politik mulai dari pilkada hingga pemilu presiden di tahun 2019.

“Jadi tidak benar bahwa pemerintah ingin menghimpun dana zakat untuk menjelang tahun politik dan seterusnya ini harus diluruskan sama sekali tidak ada urusannya dengan agenda politik praktis. Ini semata mata untuk mengoptimalisasikan potensi yang besar,” kata Lukman tegas.

Selain Baznas, Lukman juga mengatakan bahwa nantinya sejumlah amil zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat juga dimungkinkan mengelola zakat yang telah dikumpulkan tersebut.

“Ditambah dengan sejumlah lembaga Amil Zakat karena banyak juga yang didirikan oleh ormas Islam, oleh sejumlah kalangan yang sudah bergerak secara profesional yang tentu mereka akan dilibatkan bagaimana upaya penggunanya,” tambah Lukman menjelaskan.

Sementara itu, wacana mengenai rencana gaji PNS Muslim akan dipotong zakat masih dalam persiapan draft. Peraturannya juga masih dikaji apakah nantinya akan diterbitkan sebagai Perpres atau PP. Lukman juga mengatakan bahwa pihaknya masih terbuka menerima berbagai macam masukan yang ada.

Komentar Anda
%d blogger menyukai ini: