Forum Dokter Susah Praktik ‘FDSP’ Ngadu ke DPR, Ini yang Dikeluhkan

Jakarta

Sekelompok dokter mengatasnamakan Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan praktik dokter. Salah seorang perwakilan, dr Anthony, buka suara terkait keresahan yang dialami untuk mendapatkan rekomendasi praktik dokter. Menurutnya, aturan di Indonesia terlalu berbelit dan memakan biaya tinggi agar seorang dokter bisa berpraktik.

Ia merinci butuh biaya sebesar Rp 7,5 juta hingga Rp 23 juta agar dokter bisa berpraktik, tergantung spesialis yang diambil. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk seminar kegawatdaruratan yang disyaratkan oleh kolegium spesialis kedokteran, biaya anggota IDI, biaya surat rekomendasi, biya surat kompetensi, hingga biaya koperasi.

“Sementara di negara maju tidak ada seperti itu. Karena itu sudah diatur dalam kurikulum dan saat bekerja pun mereka wajib menangani kasus-kasus kegawatdaruratan yang berlaku,” terang dia dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (20/6/2022).

Ia juga mempersoalkan pembatasan waktu surat rekomendasi izin praktik dokter yang hanya berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang, sedangkan di negara Eropa tidak ada kebijakan serupa. Ia menuding Ikatan Dokter Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam hal tersebut.

“Di Eropa tidak ada seperti itu karena standar yang sudah lulus adalah standar yang berkompeten,” sambung dia.

“Di Indonesia, organisasi profesi memiliki power untuk menerbitkan surat rekomendasi praktik sementara di Eropa itu semua dipegang oleh lembaga negara yang mengaturnya sehingga tidak ada surat rekomendasi praktik,” sambung dia.

Ia melanjutkan, ada beberapa kasus dokter yang melanjutkan studi di luar negeri lupa hendak memperpanjang surat tanda registrasi STR, pada akhirnya dipersulit dan harus kembali melaksanakan ujian.

“Sepertinya polemik seperti ini tidak ada habisnya, akhirnya muncul lah preman, calo, yang ingin mengurusi tetapi akhirnya tidak selesai juga,” bebernya.


Terima kasih telah membaca artikel

Forum Dokter Susah Praktik ‘FDSP’ Ngadu ke DPR, Ini yang Dikeluhkan