Bandung Barat –

Pelaksanaan pelantikan terhadap 160 pejabat administrator dan pengawas di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) menuai kritik.

Hal itu lantaran waktu pelaksanaan rotasi dan mutasi yang dinilai tidak tepat mengingat saat ini Pemda KBB seharusnya fokus terlebih dahulu pada penanggulangan pandemi COVID-19.

Dampak dari mutasi dan rotasi yang dilakukan sepekan lalu akhirnya berdampak pada pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barart Wendi Sukmawijaya menjelaskan dihentikannya pembahasan perubahan lantaran tim penyusun RPJMD Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Bandung Barat dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

“Banyaknya pejabat yang menduduki posisi jabatan baru sehingga tidak menguasai materi substansi RPJMD KBB 2018-2023. Akhirnya pembahasannya dihentikan dulu,” ujar Wendi kepada detikcom, Jumat (16/7/2021).

Wendi menilai rotasi dan mutasi tersebut dilakukan tidak berdasar pada perencanaan dan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah dengan pemangku kebijakan. Alhasil kini pembahasan RPJMD KBB terhambat.

“Tidak hanya itu saja, rotasi mutasi ini juga sangat mengganggu fokus arah pengelolaan dan tujuan pembangunan yang tertuang di RPJMD Bandung Barat,” tegas Wendi.

Wendi menyebut bukan hanya waktunya yang tidak tepat rotasi mutasi yang dilakukan juga terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting.

“Sebenarnya masih banyak persoalan penting sense of crisisnya mohon ditunjukan apalagi di masa pandemi COVID-19 dengan pola pembatasan PPKM Darurat saat ini,” tutur Wendi.

Wendi meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama fokus menangani pandemi COVID-19 salah satunya dengan menggenjot vaksinasi serta perbaikan ekonomi masyarakat melalui program yang jelas terukur hasilnya.

“Jelas sekali fokus kita hari ini adalah rasa peka terhadap bencana yang sedang kita hadapi ini. Kenapa kami setuju perubahan atas RPJMD, jangan sampai tumpang tindih kepentingan di saat masyarakat kita membutuhkan kehadiran kita,” pungkas Wendi.

(mud/mud)