Surabaya –

Pemerintah sudah menetapkan larangan mudik 2021 pada 6-17 Mei. Pemkot Surabaya terus melakukan sosialisasi larangan mudik dan prokes.

Larangan mudik itu ditetapkan setelah berkaca pada Lebaran tahun lalu. Kala itu kasus COVID-19 melonjak meski ada larangan mudik. Maka dari itu, saat ini Pemkot Surabaya semakin gencar melakukan sosialisasi.

“Sehingga nanti kami insyaallah pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi. Karena setelah dilarang mudik yang mudik 11 persen. Setelah dilakukan sosialisasi 7 persen,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di balai kota, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, sosialisasi larangan mudik merupakan hal penting yang harus dilakukan, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. Harapannya, warga bisa mengurungkan niat atau menunda mudik. Sehingga tidak mudik dalam waktu bersamaan.

“Karena kalau bebarengan menimbulkan kerumunan, menimbulkan massa yang akhirnya lupa untuk menjaga protokol kesehatan,” katanya.

Eri berharap kasus COVID-19 tidak bertambah setelah libur Lebaran 2021. Kemudian sosialisasi protokol kesehatan (prokes) akan disampaikan oleh Satgas COVID-19 dari lurah dan camat ke masyarakat.

“Seperti diketahui sekarang, seperti di India karena protokol kesehatan (prokes) sudah berkurang akhirnya masuk namanya COVID-19 baru. Satu hari yang terpapar bisa 350 ribu,” ujarnya.

Kampung Tangguh juga bertugas menyampaikan ke masing-masing keluarga agar tidak mudik. Sehingga Indonesia tidak mengalami tsunami COVID-19 seperti di India.

“Ini akan kita lakukan secara berlapis, dengan harapan semoga masyarakat Surabaya bisa mengerti bahwa yang bisa menjaga kota ini dari COVID adalah diri kita sendiri. Insyaallah dengan kebersamaan dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita, kita bisa mengurangi untuk mudik untuk menunda tidak bersamaan di Hari Raya Idul Fitri,” pungkasnya.

(sun/bdh)